[Editorial] Mahasiswa Diam, Rakyat Melawan

Ridwan Nawawi
*Suasana malam di dekat Pelabuhan Sleko 

CILACAP – Di balik gemerlap statusnya sebagai "Kota Industri" dan penyangga energi nasional, Cilacap menyimpan bara api. Di pesisir selatan, rakyat sedang bertaruh nyawa melawan ambisi industri dan konflik agraria yang mencekik. Namun, di tengah perlawanan rakyat, gedung-gedung kampus di Cilacap justru sunyi. Mahasiswanya seolah asyik bersembunyi di balik tumpukan diktat, sementara tetangga mereka kehilangan tanah dan paru-parunya.

Cilacap adalah paradoks yang menyakitkan. PLTU Cilacap, yang dituding menjadi sumber pencemaran serius selama hampir dua dekade, kini berdiri sebagai "mesin pembunuh" yang nyata. Berdasarkan laporan Toxic20 oleh Trend Asia, PLTU ini menempati peringkat ke-5 paling mematikan di Indonesia. Prediksi 156.000 kematian dini dan kerugian kesehatan sebesar Rp1.813 triliun hingga 2050 bukanlah sekadar angka statistik—itu adalah vonis mati bagi warga yang setiap hari menghirup debu PM2.5 dan limbah FABA.
*Masyarakat Kampung Laut melakukan demonstrasi di Pemkab Cilacap(19/12/25)

Di Lengkong dan sekitarnya, abrasi pantai telah memutus urat nadi ekonomi; 170 perahu tak bisa menambat, miliaran rupiah raib ditelan laut. Di Gragalan, tanah timbul yang telah dihuni secara turun-temurun oleh keturunan masyarakat kini diklaim sepihak. Selain itu, warga juga hidup dalam kegelapan total dan dipaksa mandiri dengan panel surya ala kadarnya. "Negara absen, industri tuli," mungkin itulah kalimat yang tepat menggambarkan nasib mereka. Beralih ke timur, isu agraria di Widarapayung, Binangun menambah panjang daftar duka. Konflik lahan yang melibatkan masyarakat lokal dengan pengusaha maupun aparat terus memanas. 

Program-program seperti food estate yang digadang-gadang sebagai penyelamat pangan, justru dirasakan warga sebagai alat perampas ruang hidup. "Kami cukup makan, kami petani yang mandiri. Kenapa tanah kami diambil?" tanya seorang warga Kampung Laut dengan getir. Klaim tanah oleh pihak Lapas atas lahan yang sudah dikelola warga lebih dari 20 tahun adalah bentuk nyata dari pengkhianatan terhadap hak asasi manusia.

Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria Wilayah Jateng-DIY Purwanto mengatakan, masyarakat di sekitar Segara Anakan sebelumnya adalah nelayan. Karena adanya sedimentasi, mereka beralih pekerjaan menjadi petani. Namun, banyak dari lahan garapan tersebut yang kini di klaim oleh negara.

 ”Akhirnya itu diklaim oleh Perhutani sebagai kawasan hutan yang tanpa melibatkan proses penatabatasan. Tiba-tiba sudah ada SK (surat keputusan) penetapan kawasan hutan. Acuan Perhutani tidak jelas dalam menetapkan tanah timbul sebagai kawasan hutan,” papar Purwanto.
*Komunitas Bata Laut, Cilacap melakukan aksi bersama Mahasiswa di Jogja memperingati hari HAM (18/12/25)

Mari telanjangi diri kita sendiri. Bagaimana mahasiswa Cilacap bisa diharapkan membela rakyat yang berdarah di lapangan, jika untuk kepentingan bersama mahasiswa atau isu internal kampus saja mereka masa bodoh? Kita adalah generasi yang hanya peduli diri sendiri, berebut panggung seremonial, dan takut pada bayang-bayang birokrasi.

Kesulitan warga Kampung Laut yang gelap tanpa listrik, atau sesaknya napas warga Winong, dianggap sebagai "gangguan" terhadap kenyamanan nongkrong di kafe. Mahasiswa Cilacap hari ini adalah benalu intelektual, makan dari hasil bumi petani yang mereka abaikan, dan bernapas dari udara yang mereka biarkan tercemar oleh asap batu bara.


Posting Komentar