CILACAP — Sejumlah mahasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali (UNUGHA) mengeluhkan sistem seleksi Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) yang dinilai tidak tepat sasaran. Ketidaksesuaian antara data ekonomi di lapangan dengan hasil kelulusan administrasi memicu gelombang kekhawatiran. Banyak mahasiswa terancam putus kuliah.
Salah seorang mahasiswa semester satu yang enggan disebutkan identitasnya (sebut saja Mawar), menyatakan kekecewaannya setelah dinyatakan tidak lolos seleksi KIPK. Padahal, Mawar tercatat memiliki desil ekonomi rendah (desil 3) dan sebelumnya merupakan penerima bantuan KIP saat di bangku SMA.
“Jujur bingung, karena orang tua saya sudah tidak bekerja sama sekali. Bapak sudah sakit asma dan asam lambung sejak dua tahun lalu,” ungkap Mawar dalam sebuah wawancara tertutup. Kondisi ekonomi yang sulit membuatnya belum mampu membayar biaya kuliah sama sekali di semester pertama ini, hingga mempertimbangkan untuk keluar dari kampus (drop out).
Dugaan Ketidakadilan Data
Kekecewaan mahasiswa semakin mencuat menyusul adanya temuan kasus mahasiswa dari keluarga mampu yang justru lolos seleksi. Berdasarkan keterangan narasumber, terdapat mahasiswa dengan barang-barang branded, gawai kelas atas, dan berada pada desil ekonomi lebih tinggi (desil 5), namun berhasil mendapatkan bantuan KIPK.
“Temenku yang orang tuanya penerima PKH juga nggak dapet. Kata pak guruku dulu di SMA Ya Bakii, katanya desil 1,2,3 masih aman, dapat KIP. Rata-rata yang dapat malah desil 4 dan 5,” tambah sumber tersebut.
Berdasarkan pernyataan Kemendikdasmen dalam websitenya siswa dan siswi yang menjadi prioritas pertama untuk memperoleh KIP Kuliah adalah peserta Program Indonesia Pintar (PIP) atau pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP) Pendidikan Menengah saat di SMA/SMK/MA atau peserta Paket C. Tapi kenyataannya banyak Mahasiswa yang tergolong mampu yang menerima KIPK.
"Ada juga mahasiswa yang dapat KIPK, namun jarang berangkat kuliah, padahal dia juga tergolong mampu secara finansial," ucap F seorang mahasiswa prodi HKI.
Muncul pula dugaan adanya jalur "rekomendasi" dari pihak tertentu di internal kampus yang membuat kuota KIPK sudah terisi sebelum proses seleksi dilakukan secara menyeluruh.
Persoalan ini mulai berdampak pada keberlangsungan organisasi mahasiswa dan angka partisipasi kuliah. Beberapa mahasiswa dilaporkan mulai mengundurkan diri dari organisasi kemahasiswaan karena ingin fokus mencari solusi biaya atau memilih berhenti kuliah karena keterbatasan biaya.
“Jujur seperti sudah menyerah, mau bersuara pun rasanya sudah tidak ada gunanya,” ujar salah satu mahasiswa dengan nada putus asa.
Menanggapi polemik yang terus bergulir, Kepala Biro III: Verry, M.Kom, memberikan klarifikasinya. Dalam sebuah kesempatan, beliau menyatakan bahwa posisi mereka saat ini masih dalam tahap adaptasi terhadap sistem yang ada.
"Saya baru di kemahasiswaan, jadi perlu proses. Saya nggak tahu periode sebelumnya," ungkapnya. Terkait keluhan mahasiswa mengenai banyaknya pendaftar yang tidak lolos, ia menjelaskan bahwa secara proporsional, jumlah mahasiswa yang memiliki keluhan atau tidak lolos seleksi sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan total penerima yang berhasil diverifikasi.
"Masalah itu (KIPK) kalkulasinya cuma beberapa persen, tidak sebanding dengan yang dapat," tambahnya.
Meski demikian, pihak kemahasiswaan mengaku memahami kesulitan ekonomi yang dialami para mahasiswa. Ia bahkan menceritakan pengalaman pribadinya untuk menunjukkan rasa empati terhadap perjuangan finansial di bangku kuliah.
"Dulu saya juga gitu kok, pernah ngerasain [sulitnya jadi mahasiswa], tiap ujian harus minta surat dispensasi ke keuangan," tutupnya.
