Sebelum PBB berdiri, Presiden AS Woodrow Wilson telahterlebih dahulu merintis organisasi internasional yang bernamaLiga Bangsa Bangsa (League of Nations). Gagasan pendirianorganisasi ini dicetuskan tahun 1918, sebelum Perang Dunia I berakhir. Dalam pidatonya di depan Konggres, tanggal 8 Januari1918, Wilson mengungkapkan beberapa syarat untukmewujudkan perdamaian. Syarat-syarat itu terdiri dari 14 pasal, yang selanjutnya dikenal dengan Fourteen Points. Pasal ke-14 dari syarat-syarat itu menyebutkan perlunya pembentukan suatuperserikatan negara negara yang akan memberi jaminankeamanan kepada semua negara tanpa membeda- bedakanapakah negara itu besar atau kecil. Perserikatan negara-negarayang disebutkan dalam pasal ini akhirnya terwujud denganterbentuknya Liga Bangsa Bangsa tahun 1919. Sejak itu, AS mulai menanamkan pengaruhnya dalam organisasi internasionalini, yang selanjutnya berubah menjadi United Nation (UN) atauPerserikatan Bangsa Bangsa (PBB), pada akhir Perang Dunia II, tahun 1945. Ditetapkanlah Lake Succes New York sebagaimarkas PBB karena AS merupakan penopang sebagian besaranggaran belanja PBB melalui iuran anggotanya.
PBB adalah organisasi internasioal terbesar yang didirikan di atas asas persamaan kedaulatan bagi semua anggota, denganmenjunjung nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan. Namun pada kenyataanya, ada beberapa anggota PBB yang justru memiliki privallage istimewa yaitu berupa hak veto yang termuat dalam pasal 27 ayat 3 yang menjelaskan bahwa “ Keputusan Dewan Keamanan PBB tentang semua masalahlainya harus diambil dengan suara setuju dari Sembilan anggota, termasuk suara setuju dari semua anggota tetap.” Anggota tetapini yaitu: Amerika Seikat, Rusia, Cina, Prancis, dan Inggris. Maka dengan demikian fungsi dari hak veto ini memungkinkannegara-negara tertentu untuk memblokir keputusan DewanKeamanan PBB untuk mempromosikan perdamaian dankeadilan internasional. Dalam beberapa kasus, hak veto telahdigunakan untuk melindungi kepentingan negara-negaratertentu, sehingga menimbulkan kesenjangan, tidakterpenuhinya rasa keadilan dan ketidak efektifan PBB dalammenjalankan missinya.
Amerika Serikat telah beberapa kali menggunakan hak vetonyauntuk melindungi kepentingan negaranya sendiri, baru-baru iniAmerika Serikat menggunakanya dalam konfllik Israel danPaletina. Konflik ini telah menimbulkan banyak korban jiwa danpengungsi, terutama di pihak Palestina. Berdasarkan data terbarudari Palestinian Central Bureau Of Statistics (PCBS), korbanjiwa warga Palestina akibat serangan Israel di Gaza mencapai32.782 jiwa per 2 April 2024. Dan lebih dari 10.000 anakPalestina telah terbunuh dalam konflik ini. Amerika Serikatterus menggunakan hak vetonya untuk memblokir keputusanPBB yang mengkritik tindakan Israel dan mendukung hak-hakPalestina. Selain itu Amerika Serikat menjukan dukunganyaterhadap Israel dengan ikut menyerang fasilitas nuklir milikIran. Tindakan ini tentu menjadi kekhawatiran internasionaltentang eskalasi konflik di Timur Tengah.
Penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat dalam berbagaikasus menunjukan bahwa negara adidaya ini lebihmengutamakan kepentingan negaranya sendiri daripadamenjalankan misi PBB untuk mengkampanyekan perdamaiandan keadilan internasional. Dampak dari penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain yang memiliki hakveto ini dapat sangat signifikan bagi keadilan internasionalkarena hak veto hanya dimiliki oleh lima negara saja. sehingga, negara lain tidak terwakili dan tidak memiliki suara dalampengambilan keputusan secara global. Oleh karena itu, perlu adaupaya untuk memperbaiki sistem hak veto dan meningkatkantransparasi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan di PBB. Selain itu, perlu ada tekanan internasional untukmendorong negara-negara yang memiliki hak veto untukmenggunakanya hanya isu-isu yang penting dan strategis, sepertiancaman langsung terhadap keamanan nasional atau perdamaiandunia dan yang terakhir melakukan reformasi Dewan KeamananPBB agar mengurangi dominasi negara-negara anggota tetap. Dengan melakukan hal itu diharapkan reformasi PBB dan sistemhak veto dapat dilakukan agar PBB dapat menjadi organisasiinternasional yang lebih efektif dalam menjaga perdamaian dankeamanan internasional, serta keadilan dan pemenuhan hak asasimanusia bisa dirasakan bagi semua.