Cilacap, 24 Februari 2026 - Gelombang kritik terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali menguat. Sejumlah peristiwa dugaan kekerasan aparat terhadap warga sipil yang terjadi di berbagai daerah memicu kemarahan publik dan mempertegas krisis kepercayaan yang belum sepenuhnya pulih.
Dalam beberapa bulan terakhir, media sosial dipenuhi rekaman video yang memperlihatkan tindakan represif aparat saat melakukan penertiban, pengamanan aksi, hingga proses pemeriksaan terhadap warga. Tayangan tersebut dengan cepat menyebar dan memantik perdebatan luas tentang profesionalisme serta standar operasional prosedur yang seharusnya dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum.
Di sejumlah daerah, warga mengaku mengalami intimidasi hingga tindakan fisik yang berlebihan. Praktik kekerasan yang seharusnya menjadi opsi terakhir dalam penegakan hukum justru dinilai kerap digunakan secara prematur. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah pendekatan humanis yang selama ini digaungkan benar-benar diterapkan di lapangan?
Pengamat hukum menilai bahwa lemahnya pengawasan internal dan tidak transparannya proses penanganan pelanggaran disiplin menjadi salah satu faktor yang memperparah situasi. Meski pihak kepolisian kerap menyampaikan komitmen untuk menindak oknum yang terbukti bersalah, masyarakat menilai sanksi yang dijatuhkan sering kali tidak memberikan efek jera.
Di sisi lain, kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, legitimasi moral institusi tersebut sangat bergantung pada kepercayaan publik. Ketika kekerasan menjadi wajah yang lebih sering terlihat dibanding pelayanan, maka jarak antara aparat dan masyarakat akan semakin melebar.
Aktivis hak asasi manusia mendesak adanya reformasi struktural yang lebih tegas, mulai dari peningkatan pelatihan berbasis HAM, transparansi proses investigasi internal, hingga keterlibatan lembaga independen dalam mengawasi kinerja aparat. Mereka menegaskan bahwa supremasi hukum tidak boleh dibangun di atas ketakutan.
Masyarakat kini menanti langkah konkret, bukan sekadar pernyataan normatif. Jika pembenahan tidak segera dilakukan secara menyeluruh dan konsisten, kekerasan aparat berpotensi menjadi bom waktu yang menggerus sendi-sendi demokrasi.
Penegakan hukum seharusnya menghadirkan rasa aman, bukan rasa cemas. Di tengah tuntutan perubahan zaman dan keterbukaan informasi, aparat penegak hukum dituntut untuk lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara.
